Satroni CS Terancam Dipecat Permanen: Ada Anggota DPR Lain Yang Akan Menyusul
 |
| Ahmad Sahroni |
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggelar sidang awal pada 29 Oktober 2025 untuk mendaftarkan perkara lima anggota DPR yang telah dinonaktifkan. Penonaktifan ini merupakan respons langsung terhadap komentar kontroversial yang memicu gelombang demonstrasi masif akhir Agustus 2025.
Lima anggota tersebut: Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Golkar. Mereka semua dinonaktifkan oleh partai masing-masing, bukan oleh tekanan eksternal.
MKD telah mengirimkan surat resmi ke Sekretariat Jenderal DPR untuk menghentikan gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas mereka. Ini termasuk mobil dinas, asuranasi, dan benefit lainnya yang nilainya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per tahun.
Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam menegaskan: jumlah ini bisa bertambah. Artinya masih ada anggota DPR lain yang sedang dalam pengawasan. Gue jujur kagum sih sama partai-partai ini. Surya Paloh, DPP PAN, sama Golkar berani banget langsung tendang kader sendiri yang udah susah payah dimenangkan.
Bayangin ya, gaji 50 juta-an sebulan belum tunjangan lainnya. Eh karena ngomong yang bikin rakyat ngamuk, dalam hitungan minggu langsung disetop total. Kerugian ratusan juta setahun cuma gara-gara satu statement doang.
Yang bikin gue mikir: ini precedent penting banget. Ada akuntabilitas nyata, ada konsekuensi real. Bukan cuma "minta maaf di media" terus ilang begitu aja.
Tapi kok baru sekarang ya sistemnya jalan? Kenapa harus nunggu demo gede dulu baru gerak? Gue ngebayangin kalau ada sistem monitoring otomatis pakai AI dan data analytics.
Bisa track kinerja wakil rakyat real-time, transparansi jadi lebih gampang. Akuntabilitas nggak cuma pas viral doang, tapi jadi built-in system.
Posting Komentar